Kontak Perkasa | Rudiantara: Ada yang Potong Kabel Optik Telkomsel Papua

Rudiantara: Ada yang Potong Kabel Optik Telkomsel Papua 

Kontak Perkasa - Matinya seluruh layanan telekomunikasi di Papua terjadi akibat adanya pihak yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam keterangan resminya pada Kamis (29/8).

"Yang terjadi di Jayapura, ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel yang mengakibatkan matinya seluruh layanan komunikasi," ujar Rudiantara.

Saat ini, lanjut Rudiantara, pemerintah hanya melakukan pembatasan pada layanan data. Pemerintah tak membuat kebijakan pemadaman jaringan secara penuh.

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

"Layanan suara [menelepon/ditelpon] serta SMS [mengirim/menerima] tetap difungsikan," ujarnya.

Telkomsel saat ini tengah berusaha untuk memperbaiki kabel yang terputus. Rudiantara mengatakan, pengalihan trafik dilakukan agar layanan telepon dan SMS dapat segera difungsikan kembali.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan POLRI/TNI untuk membantu pengamanan perbaikan di ruang terbuka," katanya.

Sebagaimana diketahui, jaringan telepon dan listrik di Papua dikabarkan lumpuh total sebagai imbas dari kerusuhan yang terjadi di Jayapura pada Kamis (29/8).

Sebelumnya, pemerintah telah membatasi layanan internet untuk wilayah Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Kebijakan itu meningkat menjadi pemblokiran akses di wilayah tersebut pada Rabu (21/8). Warga hanya bisa menikmati akses layanan berupa telepon dan SMS.

Kontak Perkasa | Waspadai 5 Ancaman Kejahatan Cyber

Waspadai 5 Ancaman Kejahatan Cyber

Kontak Perkasa - Ancaman cyber security tidak pernah berhenti dan akan selalu berkembang seiring dengan tumbuhnya suatu perusahaan. Kelompok kriminal memanfaatkan teknologi baru untuk mengidentifikasi target dan meluncurkan serangan pada berbagai skala industri.

Perusahaan jasa audit, tax, dan advisory Grant Thornton, mempublikasikan laporan 'Cyber Security: The Board Report 2019' untuk mengidentifikasi apa saja ancaman cyber terkini dan bagaimana peran penting petinggi perusahaan dalam memerangi risiko cyber.

Statistik mencatat, dua pertiga dari bisnis menengah/besar mengalami setidaknya satu penyusupan atau serangan cyber dalam 12 bulan terakhir. Sebanyak 73% dari 500 perusahaan yang disurvei, melaporkan kerugian hingga 25% dari pendapatan akibat serangan cyber yang mereka alami.

Menurut Grant Thornton, setidaknya ada 5 bentuk kejahatan cyber terkini yang dapat menyerang perusahaan dan mendatangkan resiko tinggi bagi operasional bisnis perusahaan. Berikut ini adalah rangkuman mengenai kelimanya.

Berikut 5 ancaman kejahatan cyber yang patut diwaspadai:

1. Ransomware

Penyerang menginstal software untuk mematikan sistem bisnis atau membuat bisnis menjadi offline. Tebusan harus dibayar sebelum 'ransomware' dihapus atau dinonaktifkan. Dalam variasinya, penyerang mengancam membuat data korup sehingga tidak dapat digunakan jika uang tebusan tidak dibayarkan.

2. Pencurian data

Penyerang mencuri data pelanggan dan menjualnya ke oknum lain yang kemudian melakukan pencurian identitas. Atau, mereka meminta pembayaran untuk mengembalikan data yang dicuri tadi.

3. Penyamaran sebagai CEO atau petinggi perusahaan lain

Pengintaian online atas data publik memungkinkan pelaku kejahatan menyamar sebagai CEO atau direktur keuangan. Pelaku kemudian dapat meminta perubahan detail pembayaran pada faktur dan mengalihkan pembayaran ke akun mereka sendiri.

4. Penambangan Bitcoin

Bentuk kejahatan cyber yang relatif baru tetapi semakin banyak terjadi. Penyerang memasang software pada sistem TI (Teknologi Informasi) perusahaan dan membajak prosesor untuk menghasilkan mata uang kripto seperti Bitcoin. Sistem bisnis segera melambat atau berhenti.

5. Pencurian Intelectual Property

Spionase tidak terbatas pada aksi mata-mata di suatu negara. Spionase industri adalah ancaman nyata, dengan perusahaan ambisius yang
menargetkan sistem perusahaan saingan untuk mencuri Intelectual Property mereka.

Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengatakan, kelompok penjahat cyber cenderung menargetkan perusahaan menengah. Perusahaan besar mungkin memiliki dana yang lebih besar untuk membayar tebusan, namun mereka juga memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk membangun pertahanan cyber yang lebih kuat.

"Sebaliknya, perusahaan menengah masih cukup berharga untuk menjadi target kejahatan cyber yang potensial, namun perusahaan menengah ini mungkin tidak memiliki tingkat sumber daya yang sama untuk berinvestasi dalam pertahanan keamanan cyber," sebutnya seperti dikutip dari keterangan resmi Grant Thornton Indonesia, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

Peranan Petinggi Perusahaan Mengatasi Ancaman

Meskipun ancaman cyber kian nyata berpotensi mengganggu operasional perusahaan, merusak reputasi dan menghabiskan biaya tinggi, sebagian besar petinggi perusahaan belum memperhatikan keamanan cyber dalam organisasi mereka.

Dua poin penting yang terdapat dalam survei Grant Thornton adalah:

 Satu dari tiga perusahaan menengah memiliki petinggi perusahaan yang bertanggung jawab khusus dalam mengkaji risiko dan manajemen cyber.
 Sekitar enam dari sepuluh perusahaan tidak memiliki rencana bagaimana merespons terhadap insiden cyber.

Nyatanya, hal ini perlu diubah dan ada peluang besar bagi para pemimpin perusahaan untuk membuat perbedaan yang nyata. Menurut 'Cost of a Data Breach Study: Global Overview 2018' biaya rata-rata per berkas yang hilang dalam kebocoran data adalah USD 148.

Namun, untuk setiap berkas yang hilang, ditemukan bahwa secara rata-rata USD 13 akan dihemat melalui keterlibatan para petinggi perusahaan melalui manajemen risiko cyber dan penunjukan Chief Information Security Officer.

Ini berarti, jika sebuah bisnis kehilangan 50.000 berkas selama kebocoran data, keterlibatan petinggi perusahaan dapat menyelamatkan anggaran perusahaan sekitar USD 650 ribu per kebocoran.

Kepemimpinan yang efektif dari petinggi perusahaan dapat membantu memastikan investasi yang tepat dan terarah pada risiko bisnis yang penting ini.

"Perkembangan teknologi yang sangat cepat mendorong pentingnya para pemimpin perusahaan mengetahui kemungkinan ancaman cyber serta menyiapkan berbagai strategi menghadapinya. Para petinggi perusahaan juga harus memastikan pengetahuan mengenai ancaman cyber serta kerahasiaan data dimiliki oleh seluruh pegawai," pungkas Johanna.

Kontak Perkasa | Jawab Anies, DPRD Baru Janji Prioritaskan Pemilihan Wagub DKI

Jawab Anies, DPRD Baru Janji Prioritaskan Pemilihan Wagub DKI

Kontak Perkasa - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap DPRD periode 2019-2024 memprioritaskan pemilihan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno karena dirinya sudah setahun 'single' di Balai Kota. DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik siap mewujudkan harapan Anies.

"Harapan Pak Anies juga juga menjadi harapan saya. Tentu menjadi prioritas," kata wakil ketua sementara DPRD DKI Jakarta, Syarif, saat dikonfirmasi, Selasa (27/8/2019) malam.

Meski demikian, Syarif menyebut DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 belum menentukan rapat selanjutnya terkait pemilihan wagub DKI. Mereka sekarang sedang fokus menyusun agenda pokok DPRD DKI yang baru dilantik.

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

"Belum ada jadwal. Sekarang ini DPRD fokus 3 agenda pokok supaya kelar tanggal 18 September. Setelah itu rapat bamus diputuskan jadwalnya," ucap Syarif.

"Penyusunan Tatib DPRD. Fasilitasi pembentukan fraksi-fraksi dan AKD dan fasilitasi pembentukan pimpinan DPRD definitif," sebut politikus Partai Gerindra itu menjelaskan 3 agenda pokok DPRD DKI saat ini.

Selasa 27 Agustus 2019 merupakan satu tahun Sandiaga Uno mengundurkan diri dari kursi Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta. Anies Baswedan meminta kepada DPRD 2019-2024 yang baru dilantik untuk memprioritaskan pemilihan wagub.

"Jadi persis setahun sesudah ini (Sandiaga mundur), DPRD bertugas ya? Saya berharap mudah-mudahan nanti dewan memasukkan agenda pemilihan wakil gubernur sebagai salah satu agenda awal di masa tugasnya," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta, Selasa (27/8).

Kontak Perkasa | Ombudsman Panggil Menkominfo soal Pembatasan WhatsApp Papua

Ombudsman Panggil Menkominfo soal Pembatasan WhatsApp Papua

Kontak Perkasa - Ombudsman RI akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Panggilan tersebut dilakukan terkait pembatasan akses media sosial yang beberapa kali dilakukan pemerintah.

Setidaknya pemerintah tercatat sudah dua kali melakukan pembatasan akses WhatsApp dan kawan-kawannya. Yakni saat demonstrasi 21-22 Mei terkait hasil Pemilu dan kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan pemanggilan menteri sudah biasa dilakukan lembaganya. Namun sebelum itu, pihaknya melakukan rapat pleno terlebih dahulu pada hari ini.

"Memang betul untuk hal-hal strategis itu diadakan pleno yang biasanya memang dipimpin ketua, tapi kebetulan saya di sini maka harus meninggalkan pleno itu," katanya saat menghadiri pengukuhan Ketua OJK Wimboh Santoso sebagai guru besar tidak tetap di UNS Solo, Senin (26/8/2019).

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

Terkait pembatasan media sosial, Ombudsman merasa perlu memanggil menteri karena telah menyangkut kepentingan kepentingan publik. Dia menduga adanya banyak kerugian saat diberlakukannya pembatasan medsos.

"Kalau kita lihat kerugian yang cukup besar, baik itu kerugian materi yang diakibatkan pembatasan itu. Karena banyak orang bisnis sangat tergantung kepada penggunaan WhatsApp," ujarnya.

Di sisi lain, Ombudsman ingin mendengarkan langsung alasan pemerintah melakukan hal tersebut. Dia akan melihat apakah ada pelanggaran dalam kebijakan itu.

"Paling tidak, menjadi jelas apa alasan pembatasan itu, sejauh mana pembatasan itu, dan paling penting berapa lama. Apakah tidak terbatas? Pemerintah harus menjelaskan itu," kata Amzulian.

Selanjutnya, Ombudsman akan memberi rekomendasi kepada pemerintah agar ke depan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pembatasan akses medsos. Sebab selain bisnis, pelayanan publik pun dimungkinkan dapat terganggu.

"Kami kemungkinan akan memberi saran koreksi. Terkait regulasi apakah itu perlu, ya sebagai negara yang demokratis tentu ada aturan mestinya. Jangan hanya pakai selera penguasa, jangan hanya perkiraan menteri," pungkasnya.

Kontak Perkasa | Ini Lokasi Pemakaman Jemaah Haji RI yang Wafat di Tanah Suci

Ini Lokasi Pemakaman Jemaah Haji RI yang Wafat di Tanah Suci

Kontak Perkasa - Jemaah Indonesia yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji akan dimakamkan di Tanah Suci. Ada dua lokasi yang dipilih, Soraya dan Baqi. Di mana itu?

Soraya merupakan pemakaman umum yang berada di pinggiran kota Mekah, kurang lebih 4 kilometer ke arah Masjid Ja'ronah.

Areal pemakaman ini cukup luas. Di sini, makam tidak diberi nisan dengan tulisan nama jenazah yang dikuburkan, cukup diberi tanda dengan bongkahan batu kira-kira sebesar kepala orang dewasa.

Pemakaman Soraya dipilih sebagai areal dikuburkannya jemaah haji atau umroh yang meninggal dunia saat berada di Jeddah dan Mekah.

Sementara bagi jemaah RI yang meninggal di Madinah akan dikebumikan di Baqi. Ini merupakan pemakaman tertua di kota Nabi, letaknya pun di sebelah masjid Nabawi.

Baqi memiliki luas 138 ribu meter persegi. Ketika detikcom mengunjungi Baqi, sepanjang mata yang terlihat hanyalah gundukan pasir dan batu sebagai penanda makam.

Menurut Ustaz Burhan Ali, pembimbing ibada jemaah haji khusus Maktour, Baqi sudah dijadikan tempat pemakaman bagi penduduk Madinah -- pada saat itu masih bernama Yastrib -- sebelum kedatangan Rasulullah ke kota itu di fase hijrah.

Baqi dulunya terletak cukup jauh dari masjid Nabawi. Karena di antara masjid Nabawi dengan Baqi masih diselingi oleh perkampungan. Tapi kemudian terjadi perluasan sehingga sekarang berdampingan antara masjid Nabawi.

"Kemudian ketika datang, Rasulullah pun kemudian menunjuk Baqi yang waktu itu masih dipenuhi dengan Al Gharqad yaitu sebuah tanaman berduri. Makanya disebut dengan Baqi Al Gharqad," jelas ustaz Burhan, Senin (26/8/2019).

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

Baqi memiliki tanah yang lembut dan tidak berbatu sehingga dianggap cocok untuk dijadikan sebagai tempat pemakaman lantaran mudah untuk digali. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW pun para sahabat yang meninggal dimakamkan di Baqi.

Di antaranya ada Usman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga, para istri Nabi -- kecuali Siti Khadijah dan Maimunah -- lalu putra dan putri Nabi itu juga dimakamkan di Baqi serta 10 ribu orang sahabat Nabi.

"Sementara di antara kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, juga dimakamkan di Baqi dan seluruh jamaah haji maupun umrah yang meninggal di Madinah ataupun penduduk Madinah juga dimakamkan di Baqi. Jadi Baqi itu dari dulu sampai sekarang masih digunakan," papar ustaz Burhan yang lulusan Maroko ini.

Lalu bagaimana sehingga Baqi dan Soraya itu selalu muat hingga saat ini? Ternyata pemerintah Arab Saudi itu menetapkan setiap beberapa tahun akan merelokasi kuburan-kuburan yang sudah lama dan akan digabung menjadi satu.

Kontak Perkasa | Komisi I DPR: Pemerintah Harus Proporsional Blokir Internet di Papua, Masyarakat Harus Tahu Perkembangan

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Proporsional Blokir Internet di Papua, Masyarakat Harus Tahu Perkembangan

Kontak Perkasa - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah bersikap proporsional terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Ia memahami, pemerintah mengambil langkah tersebut untuk menekan peredaran hoaks yang memperkeruh kerusuhan di sana.

Namun, ia juga meminta pemerintah memberikan akses informasi yang lengkap dan akurat agar masyarakat di sana mengetahui duduk persoalan sehingga kerusuhan bisa dihentikan.

"Terserah pemerintah, kalau dirasa langkah ini efektif ya silakan saja. Tapi mestinya harus ada informasi yang akurat agar masyarakat mengetahui perkembangan Papua," kata Kharis melalui pesan singkat, Senin (26/8/2019).

Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik

Ia pun meminta pemerintah bersikap proporsional dengan selektif memblokir konten hoaks terkait Papua, sehingga tak memblokir seluruh konten.

Dengan demikian, masyarakat Papua dan Papua Barat tetap dapat mengakses informasi yang menggambarkan persoalan di sana secara lengkap.

Kharis meyakini, pemerintah bisa selektif sehingga tak terus-terusan memblokir akses internet di Papya dan Papua Barat.

"Sampaikan informasi yang akurat dan valid kepada masyarakat, blokir yang hoaks. Pemerintah sangat mampu memfilter yang hoaks," lanjut dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun meminta maaf akan hal itu.

“Saya bersimpati kepada saudara-saudara kita di Papua. Saya mohon maaf kalau memang (pemblokiran akses layanan data) ini turut memberi dampak,” kata Rudiantara ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/8/2019), dikutip dari KOMPAS.id.

Menurutnya, propaganda di dunia maya di dua provinsi tersebut belum berhenti meski diakuinya suasana sudah kondusif.

Menurutnya, propaganda di dunia maya di dua provinsi tersebut belum berhenti meski diakuinya suasana sudah kondusif.

Rudiantara menjelaskan, mayoritas konten yang disebar di dunia maya bertentangan dengan hukum, antara lain, memprovokasi, menghasut, bahkan mengadu domba.

Itulah alasannya mengapa blokir internet belum kunjung dicabut.

“Saya berharap bisa secepatnya (dicabut). Namun masih belum ada indikasi dari sisi waktu sampai sekarang,” katanya.

Kontak Perkasa | Sistem IT Sempat Down, Ada Antrean Panjang Check In di Terminal 3 Soetta

Sistem IT Sempat Down, Ada Antrean Panjang Check In di Terminal 3 Soetta

Kontak Perkasa - Sistem IT untuk melayani tiket penumpang sempat mengalami gangguan. Antrean panjang sempat ada di sekitar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

"Tadi pagi iya (sistem down). Sekarang sudah berangsur pulih semuanya kembali normal," kata Plt VP Corcom Angkasa Pura II, Dewandono Prasetyo Nugroho, kepada detikcom, Jumat (23/8/2019).

Antrean terjadi sejak pukul 03.00 WIB. Penyebab antrean karena penumpang melakukan antrean secara manual.

"Tadi pagi emang ada antrian, melakukan check ini secara manual," jelas Dewandono.

Dewandono memastikan situasi di Terminal 3 kembali normal. Penumpang sudah bisa dilayani kembali melalui sistem IT.

"Alhamdulillah berangsur-angsur normal," sebutnya.

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

Kontak Perkasa | Mudahnya Sistem 'Keyless' Mobil Dibobol Pencuri

Mudahnya Sistem 'Keyless' Mobil Dibobol Pencuri 

Kontak Perkasa - Sistem keyless pada mobil yang sudah lama dipercaya lebih canggih, aman, dan bikin nyaman pengemudi perlahan terlihat ketinggalan zaman sebab ternyata mudah dibobol. Saat ini bukan cuma mobil yang makin canggih, tetapi pencuri juga dibekali teknologi mutakhir.

Keyless merupakan sistem kunci pintu mobil yang mengandalkan sinyal berkode. Sinyal itu ditransmisikan dari remote ke antena yang terpasang di mobil.

Fitur ini bikin pengemudi tidak perlu lagi mengeluarkan anak kunci buat membuka pintu. Sebagai gantinya pengemudi cukup kantongi remote keyless, begitu antena menyadari sinyal berada dekat maka pintu bisa dibuka.

Belakangan produsen mobil mengombinasikan sistem keyless dengan sistem start/stop engine alias fitur yang bikin menyalakan mesin hanya tinggal memencet tombol. Umumnya bila sistem ini mengizinkan pintu dibuka maka selanjutnya pengemudi diperbolehkan menyalakan mesin via tombol.

Mencuri mobil dengan keyless rupanya mudah dilakukan dengan alat yang tepat. Malahan, keyless justru bikin pencurian dilakukan dengan cara elegan, tidak lagi perlu membongkar atau merusak sesuatu.

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

Seperti terlihat pada video yang ditampilkan What Car, pencuri cuma butuh waktu 10 detik buat membuka pintu mobil keyless dan sekejap kemudian bisa menyalakan mesin lalu pergi.

Pencuri itu menggunakan alat pemindai khusus yang bisa menyadap kode-kode sinyal remote keylees kemudian memberikan data itu ke perangkat lainnya yang sanggup mengeluarkan sinyal yang sama.

Mobil bisa terkecoh menerima sinyal palsu kemudian pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, bukan hal sulit menyalakan mesin kemudian membawa mobil pergi.

Pada kondisi penyadapan, alat pemindai pencuri mesti berada dekat dengan remote keyless saat digunakan.

What Car telah menguji cara pencurian seperti itu pada tujuh mobil baru di Inggris. Hasilnya DS3 Crossback Ultra Prestige dan Audi TT RS bisa terbuka dalam 10 detik, sementara Land Rover Discovery Sport dalam 30 detik.

Ada beberapa cara buat meningkatkan keamanan keyless, beberapa produsen sudah membuat fitur yang menghentikan kebocoran sinyal remote keyless ketika tidak digunakan. Solusi lainnya yang lebih ampuh yaitu zaman dulu menggunakan kunci setir yang konvensional.

Kontak Perkasa | Kemendagri: Akhir Agustus Penyelesaian soal Papua Digelar Lagi di Jatim

Kemendagri: Akhir Agustus Penyelesaian soal Papua Digelar Lagi di Jatim

Kontak Perkasa - Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, mengatakan pertemuan lanjutan untuk membahas permasalahan Papua akan kembali digelar. Pemprov Jawa Timur akan jadi tuan rumah pertemuan tersebut.

Sejumlah pihak akan diundang dari Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Sekarang yang kita lakukan adalah merencanakan pertemuan di Jatim, tuan rumah Bu Khofifah (Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa). Yang diundang Gubernur Papua beserta seluruh perangkatnya kemudian Papua Barat dan juga nanti kita akan menghadirkan Menko Polhukam, Kapolri, dan Mendagri," kata Akmal di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Rencananya pertemuan tersebut akan digelar akhir bulan Agustus 2019. Kemendagri akan menjalin komunikasi dengan Pemprov Jatim dan Papua-Papua Barat terkait rencana pertemuan ini.

"Kita rencanakan akhir Agustus ini. Cuma jadwalnya kami serahkan kepada Bu Gubernur. Format seperti apa, kita akan komunikasi dengan Papua. Apakah kita akan bakar ayam atau bakar apa sesuai nanti," ujar Akmal.

Akmal mengatakan dalam pertemuan tersebut tak dibahas isu separatis. Dia mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk meredam konflik-konflik. Salah satu yang akan membahas yakni terkait pelajar Papua di Jawa Timur dan juga sebaliknya.

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

"Tidak. Langkah yang dilakukan bagaimana beri jaminan bagi warga Papua yang berpendidikan di sini. Yang sekolah di sini. Begitu juga warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat. Intinya kita mencoba meredam konflik-konflik bermuara kepada diskriminasi dan sara. Nah jadi langkah cuman menenangkan untuk membuat Kondisi kembali aman," tuturnya Akmal.

Di lokasi yang sama, Khofifah menyampaikan Pemrov Jatim akan menjalin sister province dengan Papua dan Papua Barat. Khofifah menjelaskan pihaknya masih akan menelaah dengan Ditjen Otda Kemendagri terkait format apa yang sesuai terkait sister province. Salah satunya terkait peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Mungkin untuk peningkatan kualitas SDM sama-sama kita berikhtiar meningkatkan kualitas SDM kita. Kemudian muncul dari Pak Lenis (Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya) untuk magang PNS misalnya, jadi PNS yang baru 80 persen. CPNS bisa magang disini sampai dua tiga tahun," ujar Khofifah.

"Beliau sampaikan kalau begitu bisa dilakukan tidak hanya di provinsi. Jadi bisa nanti sister city kabupaten mana dengan Jayapura, kabupaten mana dengan Manokwari dan seterusnya. Sehingga kalau ada sejumlah PNS atau CPNS yang akan magang, kita bisa berbagi di banyak kabupaten/kota termasuk di provinsi di dinas mana sesuai dengan SK CPNS mereka, termasuk vokasional training jadi banyak hal berkaitan dengan kualitas SDM," lanjut Khofifah.

Kontak Perkasa | Pengusaha Nilai Rusuh Papua Bisa Beri Efek Minat Investasi

Pengusaha Nilai Rusuh Papua Bisa Beri Efek Minat Investasi

Kontak Perkasa - Kalangan pengusaha menilai kerusuhan yang dipicu oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap warga Papua berpotensi mempengaruhi minat investasi di kawasan timur Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menuturkan pemerintah perlu memberikan perhatian pada insiden tersebut.

"Kalau melihat model kerusuhannya, pasti akan berdampak (pada investasi). Apalagi orang asing yang akan menanamkan investasinya, orang dalam negeri juga takut," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Jika investasi terdampak, ia mengungkapkan, maka dikhawatirkan akan menjalar pada pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Sebab, investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Kalau rusuhnya destruktif, orang yang rencananya mau investasi jadi mikir. Nah, kalau tidak investasi bagaimana bisa ada pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede. Menurut dia, terlampau cepat menyimpulkan bahwa kejadian tersebut akan berdampak pada investasi dan pertumbuhan. Dampaknya, sambung dia, sangat bergantung pada respons pemerintah dan masyarakat terhadap persoalan ini.

"Tentu kalau berkelanjutan pasti ada (dampak). Tetapi ini kan baru satu hari, jadi saya pikir terlampau cepat kami menyimpulkan," ujarnya.

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah dibantu dengan seluruh kalangan masyarakat bisa segera meredakan aksi demonstrasi itu. Sebab, kalangan pengusaha membutuhkan kepastian dari sisi ekonomi dan politik untuk mengucurkan investasi. Termasuk sambutan dari masyarakat setempat terhadap investasi itu sendiri.

"Harapan kami bahwa kerusuhan ini tidak berlangsung lama," tuturnya.

Terlepas dari kerusuhan tersebut, ia bilang investasi di Papua selama ini tidak pernah bermasalah. Investor selalu mempertimbangkan keunggulan suatu daerah sebelum menanamkan investasinya.

Di Papua, lanjutnya, masih unggul dari sisi sumber daya alam (SDA), meliputi pertambangan dan perkebunan. Geliat investasi makin ditopang dengan adanya perhatian pemerintah kepada infrastruktur dasar di Papua.

"Bagaimanapun infrastruktur sangat bagus sekali untuk kondisi awal investasi. Jadi minat investasi pasti naik manakala infrastruktur sudah terbangun," katanya.

Sebagai informasi, terjadi aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh di Jayapura dan Manokwari, Papua, Senin (19/8). Aksi ini sebagai respons atas penangkapan puluhan mahasiswa Papua yang disertai intimidasi di Surabaya sehari sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian penuh pada pembangunan ekonomi di Papua. Hal itu terbukti dengan upaya pemerintah membangun jalan Trans Papua. Pada periode 2015-2019, pemerintahan Jokowi menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 km.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memasang fasilitas listrik wilayah Papua dan mengembangkan program BBM satu harga ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Kontak Perkasa | Indonesia Bisa Bikin Kendaraan Tempur dalam 2 Hari Saja!

Indonesia Bisa Bikin Kendaraan Tempur dalam 2 Hari Saja!

Kontak Perkasa - Berbeda dengan produksi kendaraan penumpang, produksi kendaraan tempur bisa dikatakan memiliki urgensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu masa pembuatannya pun mampu digeber dalam kondisi tertentu.

PT Pindad (Persero) sebagai manufaktur kendaraan tempur di Indonesia memiliki kemampuan membuat satu unit kendaraan tempur dalam waktu 2 hari saja. Waktu tersebut dapat dicapai karena kemampuan para ahli yang sudah cukup lama berkecimpung serta bantuan teknologi canggih lainnya.

"Rata-rata kalau dengan kapasitas per tahun satu unit kita bisa dua hari. Karena pemahaman itu sudah cukup lama. Kemampuan itu sudah ada dari mesin dan skill," ungkap Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose saat ditemui detikcom di Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

Namun hal itu dapat dicapai ketika material pendukung dalam keadaan tersedia semua. Untuk saat ini masih ada beberapa komponen penting yang perlu diimpor supaya produksi dapat berjalan. Biasanya komponen tersebut dapat sampai dalam kurun waktu 4-6 bulan.

"Yang jadi kendala adalah material impor, waktu untuk pengadaan material bisa 4 sampai 6 bulan jadi kita harus order duluan sebelum mendapatkan kontrak," jelas Mose.

Terlepas dari hal tersebut pabrik Pindad sendiri memiliki kapasitas produksi yang cukup tinggi sebagai sebuah kendaraan tempur lengkap dengan senjatanya. Dalam satu tahun pabriknya mampu melahirkan 100 kendaraan tempur baru yang siap beroperasi.

"Kapasitas produksi sudah 90-100 unit per tahun tapi itu tergantung bagaimana kita melakukan paralel atau serial produksi misal satu tahun itu ada order untuk Badak atau Komodo dan lainnya tentu akan dilihat bagaimana serial produknya," tukas Mose.

Kontak Perkasa | Sandiaga dan Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR

Sandiaga dan Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR

Kontak Perkasa - Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dan Cawapres pada Pilpres 2019 Sandiaga Uno menghadiri Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sandiaga datang dengan mengenakan setelan jas hitam dipadu dengan peci hitam.

Setibanya di depan ruang Sidang Tahunan MPR, para wartawan langsung memanggil mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Sandiaga lantas melambaikan tangan kepada para awak media. Ia lalu bergegas masuk ke ruang sidang.

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

Sementara itu Ma'ruf sudah lebih dulu masuk ke ruang sidang.

Ketua MPR Zulkifli Hasan pun menyapa satu per satu tamu undangan sidang tahunan termasuk Ma'ruf dan Sandiaga.

"Selamat datang calon wakil presiden terpilih KH. Ma'ruf Amin dan calon wakil presiden Sandiaga Uno," ucap Zulkifli saat membuka sidang.

Sidang Tahunan MPR digelar setiap tahunnya pada 16 Agustus.

Dalam sidang tersebut Presiden akan menyampaikan pidato mengenai perkembangan tahunan kinerja pemerintah serta pengesahan APBN.

Kontak Perkasa | Waspadai Potensi Ponsel Kena Hack, Ini yang Bisa Dilakukan

Waspadai Potensi Ponsel Kena Hack, Ini yang Bisa Dilakukan

Kontak Perkasa - Seorang netizen curhat ponselnya kena hack dan disadap orang. Mewaspadai hal serupa, ada hal-hal yang bisa kamu lakukan agar tidak menjadi korban kasus seperti itu.

Saran tersebut diberikan oleh Pengamat Sekuriti dan Aplikasi Finansial Vaksincom Alfons Tanujaya saat detikINET meminta sejumlah saran terkait. Yang pertama adalah bagaimana yang harus dilakukan ketika pengguna tak sengaja mengakses sebuah link mencurigakan.

Seperti dikisahkan sebelumnya, ada netizen yang merasa ponselnya sudah kena sadap akibat dirinya mengakses sebuah link. Untuk itu, Alfons mengatakan pengguna harus mengenali dulu apa yang diaktifkan oleh link atau aplikasi "jahat" yang mungkin terunduh.

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

"Misalnya menginstal apps dan meminta akses, yah harus di uninstall apps-nya dan akses ditutup lagi. Biasanya akan jelas sekali kok ada permintaan akses dan instalasi apps," jelas Alfons.

Alfons menuturkan bahwa pada dasarnya tempat mencari aplikasi resmi seperti Google Play-nya Android dan App Store milik Apple buat para pengguna iPhone juga punya "pengaman" tersendiri buat pengguna, paling tidak dalam bentuk informasi dan peringatan.

"Yang menjadi masalah adalah dialog box peringatan itu yang sering diabaikan dan orang cenderung mudah klik [Yes], [Next], [I Agree], [Finish], tanpa membaca atau mengerti dialog yang muncul," sambungnya.

Sehubungan dengan itu, tentu kamu tak boleh lagi abai dengan informasi-informasi semacam itu demi menghindari potensi ponsel kena hack. Masih terkait hal tersebut, kamu juga bisa mengecek hak akses apa saja yang didapat sebuah aplikasi -- semisal akses ke kamera, nomor kontak, dan lain-lain. Dari sini kamu bisa saja mengendus jika ada aplikasi "jahat" yang sedang menyadap ponsel.

"Kalau di Play Store, [Settings][Apps] lalu klik apps-nya akan terlihat permissionnya," pungkas Alfons.

Kontak Perkasa | Baru 5,5 Persen Mobil Pribadi di Jakarta yang Sudah Uji Emisi

Baru 5,5 Persen Mobil Pribadi di Jakarta yang Sudah Uji Emisi 

Kontak Perkasa - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Andono Warih merilis jumlah kendaraan roda empat pribadi yang sudah melakukan uji emisi di Ibu Kota. Jumlahnya minim, baru sekitar 5,5 persen mobil pribadi yang sudah melakukan uji emisi dari total 3,516,672 kendaraan pribadi di Jakarta.

"Berdasarkan data yang kami miliki per Juni 2019, baru sekitar 5,5 persen mobil pribadi di Jakarta yang telah melakukan uji emisi atau sebesar 193.417 kendaraan," kata Andono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/8).

Andono menegaskan karena angka yang minim itu, DKI mulai mengetatkan aturan mengenai uji emisi. Hal ini didukung dengan Instruksi Gubernur Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

"Di mana salah satu kegiatannya adalah mempercepat uji emisi kendaraan bermotor. Maka kegiatan uji emisi mendapatkan momentum yang signifikan untuk kami intensifkan pelaksanaannya," jelas dia.

Dalam rangka memaksa kendaraan uji emisi, DKI akan menambah jumlah bengkel emisi. Sejauh ini bengkel emisi baru berjumlah 155 bengkel di Jakarta. Rencananya, DKI akan melakukan pendekatan dan pembinaan kepada bengkel yang sudah memiliki alat uji emisi.

"Dalam rangka uji coba aplikasi E-Uji Emisi tersebut, kami Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pembinaan ke bengkel-bengkel pelaksana uji emisi, sehingga saat ini sudah mencapai 155 bengkel pelaksana uji emisi terintegrasi dengan aplikasi," tutup dia.

Terkait pelaksanaan uji emisi, DKI juga meluncurkan aplikasi bernama E-Uji Emisi bagi pengguna Android. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendata histori uji emisi hingga pendaftaran uji emisi.

Seluruh data ini akan terhubung kepada Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD) hingga ke sektor parkir di Jakarta.

Dengan kebijakan ini, nantinya akan ada disintensif bagi kendaraan yang tidak taat peraturan. DKI akan mempersulit pembayaran pajak hingga perpanjangan kendaraan. Kemudian DKI akan menaikkan tarif parkir bagi kendaraan yang belum melaksanakan uji emisi.

Kontak Perkasa | RI Masih Belum Sanggup Bikin Komponen Mobil Listrik Ini

RI Masih Belum Sanggup Bikin Komponen Mobil Listrik Ini

Kontak Perkasa - Indonesia belum bisa maksimal dalam memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Masih ada komponen mobil listrik yang belum mampu dibuat Indonesia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bahkan menyebut tahun 2023, TKDN mobil listrik di Indonesia baru sekitar 35 persen.

"Ban, kaca, body, chassis nah itu semua lokal. Komponen yang diimpor itu baterai, powertrain dan motor listriknya, ketiganya yang belum biasa dibikin disini," ungkap Airlangga di Gedung Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut salah satu komponen kunci untuk menyukseskan percepatan mobil listrik di Indonesia adalah ketersediaan baterai. Airlangga berharap pelaku industri otomotif dapat membuat baterai listrik di Tanah Air, sebab bahan baku baterainya sudah tersedia.

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

"Nantinya baterai harus dibikin didalam negeri, kenapa? Karena baterai itu berat, gotong-gotong baterai itu berat dan ongkosnya tinggi, jadi seluruh industri mobil listrik, baterai itu harus dibuat di lokal," ujar Airlangga.

Adapun TKDN yang dimaksud sudah diatur melalui Perpres kendaraan listrik yang baru ditandatangani Presiden Jokowi.

"Ini tentunya menjadi peluang baru bagi industri komponen dalam negeri untuk memulai R&D komponen pendukung kendaraan bermotor listrik," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan produksi baterai dan mobil listrik dalam negeri harus jalan beriringan. Namun ia enggan untuk menyebut investor mana yang sedang melakukan negosiasi.

"Kita maunya bareng, kalau ada baterai harus ada mobil, begitu sebaliknya," ujar Airlangga.

Kontak Perkasa | 4 Fakta Perluasan Sistem Ganjil Genap, Petugas Bagi Selebaran hingga Stiker Khusus untuk Taksi Online

4 Fakta Perluasan Sistem Ganjil Genap, Petugas Bagi Selebaran hingga Stiker Khusus untuk Taksi Online

Kontak Perkasa - Uji coba perluasan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di wilayah Jakarta dimulai pada Senin (12/8/2019) kemarin.

Uji coba akan dilakukan di 16 ruas jalan tambahan yang sebelumnya tidak dikenakan kebijakan sistem ganjil genap hingga 6 September 2019.

Selama masa uji coba, polisi tidak akan menilang para para pelanggar. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, polisi hanya menerapkan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi kepada para pengemudi.

Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik

"Tidak ada tilang dalam uji coba perluasan ganjil genap. Polisi hanya sosialisasi," kata Nasir kepada Kompas.com.

Kompas.com telah merangkum 4 fakta terkait masa uji coba perluasan sistem ganjil genap di Jakarta.

1. Sosialisasi berupa bagi-bagi selebaran terkait perluasan sistem ganjil genap

Jalan Fatmawati adalah salah satu jalan yang terdampak uji coba perluasan sistem ganjil genap. Pada hari pertama masa uji coba itu, sejumlah petugas Dishub membagikan selebaran berisi informasi soal perluasan ganjil genap.

Selebaran dibagikan sejak pukul 06.00 kepada para pengendara mobil yang melaju dari arah Fatmawati menuju Blok M, Jakarta Selatan.
"Karena jalur yang mengarah ke blok M yang akan diberlakukan ganjil genap," ujar salah satu petugas Dishub bernama Suyanta.

Pada hari pertama uji coba, masih ditemukan sejumlah pengendara mobil yang melanggar aturan perluasan ganjil genap, diantaranya di Jalan Gunung Sahari dan Jalan Tomang Raya.

Petugas Dishub tak segan memberhentikan mobil pelat ganjil yang melintas di Jalan Gunung Sahari saat tanggal genap. Mereka pun memberikan sosialisasi kepada pengendara.

Pasalnya, si pengendara mengatakan bahwa sebelumnya ia biasa melewati jalur tersebut dan tidak pernah diberhentikan seperti itu.

"Ini kan perluasan ganjil genap pak, untuk jamnya dari pukul 06.00 WIB - 10.00 WIB, dan jam 16.00 - 21.00 WIB," ujar petugas Dishub.

Pemandangan serupa juga tampak di Jalan Tomang Raya. Masih ada beberapa kendaraan berpelat nomor ganjil yang melintas di area tersebut.

Namun, petugas tidak melakukan penindakan bagi kendaraan yang melanggar, hanya memberi panduan untuk sosialisasi.

"Masih ada yang melakukan pelanggaran. Tapi karena ini masih uji coba, blom diberikan penindakan. Tadi pagi juga sudah gabung dengan Dishub, dengan instansi terkait untuk sosialisasi masalah ganjil genap," jelas salah seorang petugas bernama Bripka Iswandi, di lokasi.

Sosialisasi juga disampaikan lewat pemasangan spanduk berisi informasi mengenai pelaksanaan uji coba ganjil genap di persimpangan lampu merah menuju Jalan Tomang Raya.

3. Taksi online terkena sistem perluasan ganjil genap

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, taksi online tetap terkena sistem perluasan pembatasan sistem ganjil genap selama masa uji coba.

Dishub DKI hanya mengecualikan kendaraan umum dengan pelat kuning dan 10 jenis kendaraan lain sesuai dengan yang telah diumumkan sebelumnya.

"(Taksi online) tidak masuk (pengecualian). Sampai saat ini, kebijakan ganjil genap pengecualiannya hanya untuk angkutan umum pelat kuning, sepeda motor, ada 11," ujar Syafrin.

Jika taksi online dibebaskan dari sistem ganjil genap, kata Syafrin, pihanya khawatir pengguna kendaraan pribadi tidak beralih menggunakan angkutan umum pelat kuning.

Padahal, penataan angkutan umum pelat kuning menjadi prioritas Pemprov DKI.

"Harapannya, setelah ada ganjil genap ini terjadi shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Maka, kami harapkan yang akan pengecualian otomatis adalah angkutan umum (pelat kuning)," kata dia.

4. Taksi online akan diberi stiker khusus

Namun, pendapat berbeda diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Budi Sumadi. Ia menilai, aturan ganjil genap harus berlaku adil bagi angkutan umum.

Aturan ganjil genap ini tidak berlaku untuk taksi konvensional. Untuk itu, menurut dia, taksi online pun harusnya bisa beroperasi seperti halnya taksi konvensional.

Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penandaan khusus untuk taksi online.

Nantinya dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena sistem perluasan ganjil genap.

Pemprov DKI Jakarta membahas soal penandaan itu setelah bertemu perusahaan Grab pada Jumat (9/8/2019) pekan lalu.

"Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda," ujar Anies.

Oleh karena itu, Anies menyebut perlu penanda untuk kendaraan dengan pelat hitam yang juga difungsikan sebagai angkutan umum.

"Yang pelatnya hitam, belum ada tandanya. Sekarang sedang disiapkan ada tandanya sehingga nanti kendaraan yang memang bekerja memberikan jasa transportasi bisa dikecualikan juga," kata Anies.

Kontak Perkasa | Perluasan Ganjil Genap di Jakarta Bukan Kebijakan Dadakan

Perluasan Ganjil Genap di Jakarta Bukan Kebijakan Dadakan

Kontak Perkasa - Perluasan sistem ganjil genap di Jakarta akan dimulai pada 9 September 2019 dan diklaim bukan sebagai kebijakan dadakan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya pun mulai melakukan uji coba di sejumlah ruas jalan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, mengatakan, persiapan penerapan ganjil genap sudah dilakukan sebaik mungkin. Dishub bahkan sebelumnya sudah melakukan kajian penerapan selama enam bulan.

"Untuk Dishub persiapannya sudah kami lakukan secara baik, dimana sejak kami lakukan evaluasi ganjil genap sejak satu semester kemarin kita langsung lakukan kajian secara komperhensif," kata Syafrin yang ditemui saat sosialiasi perluasan ganjil genap di Jl Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

Syafrin mengatakan, studi mengenai perluasan ganjil genap meliputi berbagai elemen. Kajiannya ditinjau dari kinerja lalu lintas kemudian, dari sisi aspek lingkungan, termasuk di dalamnya dari sisi sosial ekonomi masyarakat.

"Oleh sebab itu kita sepakat, dan dapatkan alternatif yang optimum untuk diimplementasikan. Khususnya saat ini ini kita sedang siapkan dari aspek sosialisasi," katanya.

Seperti diberitakan, total ada 25 ruas jalan di Jakarta yang akan terkena sistem ganjil genap. Sembilan di antaranya merupakan ruas yang sudah diberlakukan atau eksisting, sedangkan 16 ruas lainnya yaitu ruas jalan baru.

Waktu penerapan ganjil genap masih tetap seperti saat ini. Namun ada revisi penambahan waktu pada sore hari yang semula dari pukul 16.00 WIB sampai 20.00 WIB, kini berlaku hingga pukul 21.00 WIB.

Kontak Perkasa | Anies Dapat Masukan Perhatikan Laik Jalan daripada Usia Mobil

Anies Dapat Masukan Perhatikan Laik Jalan daripada Usia Mobil

Kontak Perkasa - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi usia mobil pribadi maksimal 10 tahun masuk Ibu Kota pada 2025 perlu dipertimbangkan secara lebih matang. Rencana ini dinilai berbenturan dengan regulasi lain.

"Jadi ini (pembatasan usia mobil) perlu dibicarakan lebih matang lagi, tidak bisa hanya begitu saja," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ Karlo Manik di Jakarta, Selasa (6/8).

Menurut Karlo, Gubernur Anies lebih baik memikirkan persyaratan teknis dan laik jalan untuk mobil pribadi, seperti yang telah diimplementasikan pada transportasi publik dan kendaraan komersil yang telah berlaku alih-alih membatasi usia kendaraan pribadi.

Namun sebelum memaksimalkan dua syarat tersebut terhadap mobil pribadi, Anies sebaiknya fokus mengimplementasikan uji tipe untuk transportasi publik dan kendaraan komersil yang belum maksimal.

Dijelaskan Karlo dua indikator tersebut lebih komprehensif ketimbang mempertimbangkan daripada sisi usia dan emisi gas.

"Bahkan bukan umur tapi pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Kalau dia tidak memenuhi (persyaratan teknis dan laik jalan) umurnya 3 tahun juga ya tidak usah dipakai," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pihaknya akan memanggil pihak terkait guna mendalami rencana pembatasan usia moil itu.

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

Pemerintah bakal mendalami pertimbangan pembatasan usia kendaraan. Jangan sampai, lanjutnya, kebijakan itu sia-sia belaka ketika masyarakat justru membeli mobil baru ketika mobil lama dilarang.

"Kalau pembatasan usia kendaraan, tapi orang beli lagi yang baru ya sama saja. Apalagi kalau mobil masih 20 tahun kan masih bisa bagus juga jalannya," tuturnya.

Untuk diketahui, Anies menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta No. 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub diterbitkan pada Kamis lalu (1/8).

Dalam Ingub, Anies meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membatasi angkutan umum di tahun 2019 dan kendaraan pribadi yang berusia lebih dari 10 tahun di tahun 2025.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI menyiapkan Rencana Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Kendaraan untuk Angkutan Umum pada tahun 2019 dan kendaraan pribadi pada tahun 2025.

Kontak Perkasa | Gubernur DKI Berani Batasi Sepeda Motor?

Gubernur DKI Berani Batasi Sepeda Motor?

Kontak Perkasa - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum lama ini memberikan instruksi untuk segera membatasi umur kendaraan yang masuk ke Jakarta. Hal ini disampaikan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Instruksi ini dikeluarkan guna menekan polusi dari emisi gas buang. Salah satunya adalah membatasi kendaraan pribadi.

"Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025," kata Anies dalam Instruksi Gubernur.

Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno mengatakan, kendaraan pribadi yang dimaksud sebaiknya tidak hanya kendaraan roda empat, namun juga menyasar sepeda motor.

Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik

"Tidak hanya sekadar ujui emisi kendaraan pribadi, tetapi membatasi gerak pada kendaraan pribadi," kata Djoko kepada detikcom.

"Beranikah gubernur DKI membatasi gerak sepeda motor seperti yang sudah pernah dilakukan gubernur sebelumnya?" kata Djoko.

Meski begitu, Djoko menilai salah satu poin kebijakan Anies sudah cukup memadai untuk membatasi sepeda motor, khususnya penyediaan transportasi umum yang terintegrasi.

"Kalau sekarang sudah siap ketimbang (era gubernur) yang lalu, sudah ada Jak Lingko," tuturnya.

Untuk diketahui, di masa kepemimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sepeda motor sempat dibatasi terutama di beberapa ruas jalan utama di Jakarta. Namun, MA telah memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat itu.

Kontak Perkasa | LRT Jabodebek Trase Cibubur-Cawang Diuji Coba September 2019

LRT Jabodebek Trase Cibubur-Cawang Diuji Coba September 2019 

Kontak Perkasa - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memaparkan bahwa uji coba light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) lintas Cibubur-Cawang akan dilakukan pada September 2019 mendatang. Jadwal itu molor dari sebelumnya yang direncanakan berlangsung bulan lalu.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengklaim kereta yang akan digunakan sudah siap beroperasi. Namun, belum bisa dipakai karena proses pembebasan lahan masih berlangsung.

"Untuk kendala lahan pertengahan Agustus ditargetkan selesai. Kami masih optimistis," ucap Zulfikri, Jumat (2/8).

Sejauh ini, total lahan yang baru dibebaskan sebesar 65 persen. Artinya masih ada 55 persen lahan yang harus dibebaskan sebelum akhir bulan ini.

Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik

Salah satu yang belum 100 persen dibebaskan adalah depo di Bekasi. Zulfikri menyatakan pihaknya baru berhasil membebaskan lahan sebesar 55 persen.

"Depo memang masih terkendala," imbuh dia.

Ia mengakui sejumlah pihak masih enggan melepas kepemilikannya atas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan LRT lantaran tidak puas dengan nilai ganti rugi yang akan dibayarkan pemerintah.

Sebelumnya, manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kontraktor LRT menyatakan ongkos pembangunan proyek membengkak karena pengerjaannya molor selama satu tahun. Kenaikan biaya itu terdiri atas, bunga pinjaman dan juga biaya-biaya yang timbul secara tak terduga (overhead cost).

"Makanya ketika pembebasan lahan selesai, kami langsung membangun depo, di mana kami sebelumnya sudah membangun 100 tiang pancang di Bekasi Timur," ucap Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto.

Kontak Perkasa | Status Gunung Tangkuban Parahu Ditingkatkan Jadi Waspada

Status Gunung Tangkuban Parahu Ditingkatkan Jadi Waspada 

Kontak Perkasa - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status Gunung Tangkuban Parahu menjadi Waspada (Level II) dari Normal (Level I). PVMBG mengamati sejumlah peningkatan aktivitas vulkanis.

Peningkatan status Gunung Tangkuban Parahu berlaku mulai Jumat (2/8) pukul 08.00 WIB.

Kepala PVMBG, Kasbani mengatakan, Gunung Tangkuban Parahu mengalami peningkatan aktivitas vulkanik sejak Jumat (26/7). Gunung Tangkuban Parahu mengeluarkan embusan asap dari Kawah Ratu dengan ketinggian 20-200 meter dari dasar kawah.

Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik

Lalu, sejak Kamis (1/8) malam, erupsi kembali terjadi. Pada pukul 20.46, tinggi kolom abu teramati sekitar 180 meter dari dasar kawah. Lalu pada Jumat (2/8) dini hari pukul 00.43, erupsi terjadi kembali namun dengan tinggi kolom yang tak teramati.

"Karena ada peningkatan ancaman, maka hari ini, 2 Agustus 2019 mulai jam 8 pagi ini Gunung Tangkuban Parahu dinyatakan statusnya naik dari level 1 Normal menjadi level 2 Waspada," kata Kasbani dalam jumpa pers di Ruang Monitoring PVMBG, Kota Bandung.

Menurut Kasbani, tercatat sejak Kamis malam terjadi peningkatan aktivitas vulkanik sebanyak 8 kali.

"Sejak malam ada peningkatan yang cukup signifikan, ada beberapa kali erupsi setidaknya ada 4 kali erupsi malam hari dan pada dini hari tadi 4 kali erupsi," kata Kasbani.

Atas peningkatan status Gunung Tangkuban Parahu, PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak mendekat sejauh 1.500 meter dari pusat kawah.

"Kami harapkan masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan PVMBG terkait perkembangan Gunung Tangkuban Parahu," ujarnya.

Kontak Perkasa | Sulit Bedakan Pelat Nomor Asli dan Palsu

Sulit Bedakan Pelat Nomor Asli dan Palsu 

Kontak Perkasa - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor palsu kini lagi ramai diperbincangkan usai kesaksian pemilik mobil bernama Radityo yang mengaku menjadi korban salah bidik sistem tilang CCTV di Jakarta.

Radityo mengaku menerima surat konfirmasi tilang electronic traffic law enforcement (E-LTE) atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Surat itu tiba di rumahnya lantaran pelat nomor pelanggar itu sama dengan yang menempel di mobil Radityo.

Diduga, pelat nomor pelanggar tersebut bukan asli. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik atas cara kerja sistem tilang CCTV dan juga soal cara membedakan pelat nomor asli dan palsu.

Sulit Dibedakan

Pihak kepolisian mengakui pelat nomor asli dan palsu memang sulit dibedakan. Kepala Seksi STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Arif Fazlurrahman menjelaskan cara untuk memastikan keaslian salah satunya dengan menyentuhnya langsung.

Arif mengatakan pembeda asli dan palsu adalah material yang digunakan. Pelat asli dikatakan cenderung lebih kaku dan tak mudah terlipat ketimbang palsu.

"Tebalnya pelat asli tentu beda dari asli. Jadi kalau dibuat mirip, misal latar hitam tulisan putih, huruf, jarak, font sama, secara kasat mata sulit. Makanya kalau tidak diberhentikan (kendaraannya) terus kondisi (pelat) kami periksa, akan sulit diketahui asli atau palsu," kata Arif melalui telepon, Selasa (30/7).

Selain itu Arif juga mengatakan pelat nomor produksi kepolisian punya logo timbul resmi yang terjamin keasliannya. Sementara pelat nomor jadi-jadian yang umumnya dibuat di pinggir jalan, sangat jarang menggunakan embose logo kepolisian tersebut.

"Iya belum lagi ada embose juga untuk pelat asli," ujar dia.
Aturan Pelat Nomor

Jika mengacu pada regulasi, TNKB diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Kewajiban pelat menggunakan logo kepolisian tersebut juga tertuang pada regulasi yang tujuannya sebagai legalitas.

Pada Pasal 39 ayat 2 berbunyi unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

Selanjutnya pada ayat 3 poin a menyebutkan TNKB harus punya dasar hitam dan tulisan putih untuk kendaraan bermotor sewa dan perseorangan.

Pada ayat 4 menyebutkan penerbitan pelat nomor hanya bisa dilakukan di kepolisian melalui Samsat. Sedangkan pada ayat 5 tertulis bila TNKB tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

"Makanya ya selain pelat yang dikeluarkan polisi, sudah pasti itu pelat palsu," kata Arif.

Pedagang Tak Berani Pasang Logo

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, dari sejumlah pembuat pelat nomor palsu di pinggir jalan di Jakarta, tidak satu pun yang berani menempelkan logo kepolisian.

Salah satu pembuatnya, sebut saja Asep, pemilik toko pelat nomor kendaraan di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengklaim barang dagangannya punya kemiripan 98 persen dari yang asli. Walau begitu dia tidak pernah menyertakan logo.

"Mirip kayak asli meski material beda, cuma tidak ada embose," kata Asep.

Asep bilang sikap itu dilakukan karena takut diciduk polisi, sebab dia menyadari itu sama saja dengan melakukan tindak pemalsuan.

"Saya berani jamin pelat bohongan seperti ini tidak ada yang menggunakan embose. Pedagang tidak ada yang beranilah. Daripada digaruk polisi, lagi pula ini pelat sementara," kata Asep.

Hal yang sama juga disampaikan beberapa pedagang lainnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Menurut mereka menjual pelat polos tanpa logo polisi lebih aman, daripada harus mengambil resiko terjerat hukum.

"Jadi saya cuma berani jual model seperti ini. Mungkin di tempat lain juga seperti saya, tidak ada logonya. Saya sih belum pernah buat yang ada embose-nya," ucap pedagang lainnya.